3. Politik

SBY Konsolidasi Kader Demokrat di Kampung Gede Pasek

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Denpasar : Partai Demokrat 'memecat' Gede Pasek Suardika dari keanggotaan di DPR. Secara bersamaan, Ketua Umum Partai Demokrat SBY menggelar konsolidasi kader di Bali, tempat Pasek terpilih sebagai anggota DPR.

Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta mengatakan, konsolidasi yang digelar pada Minggu 19 Januari tersebut melibatkan 3 wilayah yakni, Bali, NTB dan NTT. Sedikitnya akan ada 8.000 kader yang menghadiri acara tersebut.

"Pak SBY akan hadir. Beliau akan memberi pengarahan langsung," kata Mudarta di Denpasar, Sabtu (18/1/2014).

Mudarta mengatakan, agenda konsolidasi itu sebenarnya digelar tiap regional. "Agendanya pemantapan jelang Pemilu 2014," ujarnya.

Ia menampik konsolidasi digelar terkait dengan pemecatan Pasek yang dekat dengan tersangka kasus korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum. "Tidak ada kaitannya. Ini murni agenda internal yang digagas sudah sejak lama," tegas Mudarta. (Mut/Sss)

Banjir Bikin Cililitan-Kalibata Macet, Polisi Tak Terlihat

Ilustrasi (Twitter / @TMCPoldaMetro)

Liputan6.com, Jakarta : Luapan Sungai Ciliwung yang menggenangi jalanan di Kampung Cililitan Kecil dan Kampung Rawajati membuat pertigaan lampu merah Jalan Dewi Sartika macet. Banyaknya warga korban banjir yang meminta sumbangan menambah keruwetan jalan antara Kalibata-Cililitan. Tak satu polisi pun terlihat untuk mengatur lajunya lalu lintas di kawasan itu.

Pantauan Liputan6.com, Sabtu (17/1/2014), ruas jalan dari Kampung Melayu ke arah Cililitan tersendat. Titik kemacetan berasal dari pertigaan lampu merah menuju Kalibata yang melintasi flyover karena adanya penyempitan jalan.

"Kemacetan terjadi sejak pagi tadi ke arah Cililitan. Kayaknya tak ada polisi," kata Busoni, satpam di komplek pertokoan Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur.

Sementara jalan menuju Kampung Melayu dialihkan melalui jalan Ahmad Yani, arah Prumpung. Hal itu karena adanya banjir di Jalan Otista, Bidaracina.

"Setahu saya jalan dialihkan ke Jalan Jembrong, Prumpung, Klender, karena Jalan Otista dekat pom bensin banjir," ujar Busoni. Cuaca di kawasan Jakarta Timur itu masih gerimis. Untuk pejalan kaki, harus berhati-hati karena licin. (Mer/Sss)

Parpol Dilarang Bantu Korban Banjir, Caleg Bergerilya Malam Hari

ilustrasi (Liputan6.com/Edward Pangabean)

Liputan6.com, Jakarta : Tak seperti banjir-banjir pada tahun lalu, korban banjir berlimpah bantuan dari berbagai lembaga dan institusi bahkan partai politik. Namun banjir 2014 ini bantuan dari parpol tak menyentuh para korban banjir di Rawajati, Pancoran, Kalibata, Jakarta Selatan.

"Bantuan sampai sekarang hampir tidak ada. Meski mau Pemilu tidak ada parpol bikin posko, karena dilarang aparat. Tapi setahu saya belum ada pengusiran dari masyarakat," kata Ketua RT 03 RW 07 Rawajati Ngadiono kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (18/1/2013).

Pria berbadan tambun dan berkacamata itu menilai tidak adanya bantuan parpol karena dikhawatirkan ada kebingungan warga saat pemilu nanti. Bila mau memberi bantuan diharapkan tidak membawa atribut partai.

"Tapi kalau parpol mau kasih bantuan, tapi tidak memakai atribut, hanya kalau bisa mengataskan nama pribadi. Biasanya caleg bergerilya pada malam hari kasih bantuannya," cetus dia sembari sumringah.

Pantauan Liputan6.com ratusan warga Rawajati berkerumun di pengungsian. Mereka duduk dan bercengkrama, sembari melihat para jurnalis televisi meliput banjir. Ada 3 RW di Kampung Rawajati yang tak jauh dari Komplek Perumahan DPR itu.

Ketinggian air di dalam gang Kampung Rawajati sedalam 1 meter hingga 3,5 meter, nyaris menutup atap rumah penduduk. Seperti terlihat di Gang Mesjid, Rawajati yang ketinggiannya sekitar 3 meter lebih. Kampung ini bersebelahan dengan Kampung Cililitan kecil. Kedua kampung itu dipisahkan dengan aliran Kali Ciliwung. (Mut/Sss)

Gemira, Sayap Baru Gerindra

Liputan6.com, Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra hari ini melantik sayap Partai Gerindra, Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira) DKI Jakarta. Pelantikan berlangsung di Gelanggang Olahraga, Bulungan, Jakarta Selatan.

Hasilnya yang terpilih menjadi Ketua Pengurus adalah Zainal Arifin Naim. Sekretaris yakni Abdul Ghoni. Pelantikan Pengurus Gemira DKI Jakarta sekaligus juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Zainal Arifin bersyukur mendapatkan amanah sebesar tersebut dan siap menjalankan program partai untuk meraih kemenangan pemilu nanti.

"Saya merasa bersyukur mendapatkan amanah untuk memimpin Gemira DKI Jakarta. Sebagai organisasi sayap partai, kami pengurus siap menjalankan program partai untuk memenangkan Gerindra dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden," ujarnya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (18/1/2014).

Pihaknya, lanjut dia, juga siap menjadi garda terdepan untuk menyukseskan program-program partai besutan Prabowo Subianto itu di wilayah DKI Jakarta.

Program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah dilantik adalah membentuk kepengurusan Gemira, mulai dari tingkat daerah hingga koordinator RT.

"Kita akan jadi garda terdepan agar program Gerindra sukses," pungkas Zainal. (Sss)

Dituding Pencitraan, KPK: Anas Tak Punya Posisi Istimewa

Anas Urbaningrum (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta : Kuasa Hukum Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pencitraan dalam penegakkan hukum. Hal itu dikatakan Adnan terkait pemeriksaan perdana Anas usai ditahan KPK.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, tuduhan itu tidak memiliki argumentasi akurat yang disertai logika utuh. Ia menjelaskan, KPK selalu bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Tuduhan bahwa KPK bermain politik dan pencitraan belaka tidaklah didasari oleh argumentasi akurat dan logika yang utuh. KPK adalah lembaga negara, salah satu penegak hukum dimana sesuai UU diberi kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi," kata Johan di Jakarta, Sabtu (18/1/2014).

Johan justru bertanya balik kepada Adnan, kepentingan politik atau popularitas apa yang ingin diraih KPK? Sebab, kata Johan, bagi KPK, Anas tidak ubahnya dengan tersangka korupsi yang lain.

"Anas tidak punya posisi istimewa, biasa saja sama dengan tersangka-tersangka lainnya," ujarnya.

Menurut Johan, sudah seharusnya semua pihak mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terkait dengan pemberantasan korupsi. Apalagi, KPK telah menemukan 2 alat bukti terhadap Anas Urbaningrum atas kasus yang disangkaka.

"Di mana penyidik KPK menemukan 2 bukti permulaan yang cukup secara legal formal. Yang kemudian disimpulkan yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana korupsi," tegas Johan.

Kuasa hukum Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution menilai penahanan kliennya karena kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang sarat bermuatan politik. Bahkan Adnan juga menilai hal tersebut hanya menjadi ajang pencitraan penegakkan hukum.

Adnan juga menyatakan, pihaknya tengah menyoroti mengenai belum jelasnya surat perintah penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum dari KPK. Bahkan, Adnan juga menginstruksikan agar mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak memberikan keterangan apa pun kepada penyidik KPK jika sprindik belum jelas. (Adm/Mut)

Solusi Gita Wirjawan Berantas Korupsi

Gita wirjawan (Liputan6.com/Denny Mahardy)

Liputan6.com, Jakarta : Korupsi di tanah air makin merajalela. Terbukti ada pejabat hingga level menteri dan lembaga yang menjadi garda terdepan keadilan yang terlibat tindakan korupsi.

Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Gita Wirjawan memaparkan solusi untuk memberantas korupsi. Menurut dia, Indonesia harus memiliki semangat pemerataan yang menjadi arus utama dalam segala aspek berbangsa dan bernegara untuk ke depan.

Semua penduduk Indonesia, lanjut Gita, harus mengenal kesejahteraan yang sama tidak mengenal dikotomi geografis. Jika pemerataan tercapai, maka bukan tak mungkin Indonesia bisa konsisten dalam meningkatkan sejumlah hal. Salah satunya pemberantasan korupsi.

"Jika tujuan pemerataan menjadi roh dan semangat, maka kita akan lebih konsisten memerangi korupsi, meningkatkan produktivitas, serta hal-hal lain terkait kesejahteraan bersama," ujar Gita dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Minggu (19/1/2014).

Menteri Perdagangan itu mengaku dirinya optimis Indonesia bisa menjadi negara kuat dan berdaulat. Tapi dengan catatan, energi semua komponen bangsa harus didasarkan pada semangat pemerataan.

Ketua Umum (Ketum) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) itu juga berharap Indonesia harus mengembalikan semangat sebagai negara agraris seperti beberapa tahun silam. Tujuannya untuk mengatasi problem ketergantungan komoditas pangan yang selama ini dilakukan dengan mengimpor dari luar negeri.

"Saya berkeinginan kuat reformasi agraria menjadi agenda mendesak. Petani kita harus berdaulat sehingga produktivitas kita tinggi dan tidak perlu impor," tandas Gita. (Riz/Sss)